Surat PBB atau Surat Pajak Bumi dan Bangunan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menagih pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Setiap tahunnya, wajib pajak wajib membayar pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimilikinya. Salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh wajib pajak adalah surat PBB. Dalam artikel ini, kami akan membahas pengertian, format, dan contoh surat PBB dari desa.

Pengertian Surat PBB dari Desa

Surat PBB dari desa adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk menagih pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah desa. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan di desa dan memperbaiki kualitas infrastruktur. Setiap tahunnya, wajib pajak wajib membayar pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimilikinya dan mengurus surat PBB ini.

Format Surat PBB dari Desa

Format surat PBB dari desa terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

  1. Identitas Wajib Pajak
  2. Identitas Objek Pajak
  3. Perhitungan Pajak
  4. Tagihan Pajak
  5. Jatuh Tempo Pembayaran
  6. Sanksi dan Denda
  7. Informasi Tambahan

Setiap bagian memiliki keterangan yang harus diisi oleh wajib pajak dan pemerintah desa. Berikut adalah penjelasan mengenai format surat PBB dari desa:

  1. Identitas Wajib Pajak

Bagian ini berisi identitas wajib pajak, seperti nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Identitas wajib pajak harus diisi dengan benar dan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman surat PBB.

  1. Identitas Objek Pajak

Bagian ini berisi identitas objek pajak, seperti alamat, luas tanah, luas bangunan, dan jenis bangunan. Identitas objek pajak harus diisi dengan benar dan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.

  1. Perhitungan Pajak

Bagian ini berisi perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Perhitungan pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan, serta pajak lingkungan hidup. Perhitungan pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan.

  1. Tagihan Pajak

Bagian ini berisi tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tagihan pajak harus sesuai dengan perhitungan pajak dan tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan.

  1. Jatuh Tempo Pembayaran

Bagian ini berisi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Jatuh tempo pembayaran harus diikuti oleh wajib pajak, jika tidak maka akan dikenakan sanksi dan denda.

  1. Sanksi dan Denda

Bagian ini berisi sanksi dan denda yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Sanksi dan denda harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  1. Informasi Tambahan

Bagian ini berisi informasi tambahan yang berkaitan dengan pembayaran pajak, seperti cara pembayaran, tempat pembayaran, dan nomor rekening pembayaran.

Contoh Surat PBB dari Desa

Berikut adalah contoh surat PBB dari desa:

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara

…………………………………………..

Di

…………………………………………..

Bersama ini kami sampaikan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Identitas Wajib Pajak

Nama : …………………………………………..

Alamat : …………………………………………..

No. Induk Kependudukan : …………………………………………..

2. Identitas Objek Pajak

Alamat : …………………………………………..

Luas Tanah : …………………………………………..

Luas Bangunan : …………………………………………..

Jenis Bangunan : …………………………………………..

3. Perhitungan Pajak

Pajak Bumi dan Bangunan : …………………………………………..

Pajak Lingkungan Hidup : …………………………………………..

4. Tagihan Pajak

Jumlah Tagihan : …………………………………………..

5. Jatuh Tempo Pembayaran

Tanggal : …………………………………………..

6. Sanksi dan Denda

Sanksi : …………………………………………..

Denda : …………………………………………..

7. Informasi Tambahan

Cara Pembayaran : …………………………………………..

Tempat Pembayaran : …………………………………………..

Nomor Rekening Pembayaran : …………………………………………..

Kesimpulan

Surat PBB dari desa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk menagih pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Wajib pajak wajib membayar pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimilikinya setiap tahunnya. Surat PBB dari desa harus diisi dengan benar dan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman surat PBB. Format surat PBB dari desa terdiri dari beberapa bagian, yaitu identitas wajib pajak, identitas objek pajak, perhitungan pajak, tagihan pajak, jatuh tempo pembayaran, sanksi dan denda, serta informasi tambahan. Contoh surat PBB dari desa bisa dijadikan referensi dalam mengurus surat PBB.